Dinas LHK Fokus Tingkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini tengah fokus dalam memperbaiki indeks kualitas lingkungan hidup. Pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup dihitung melalui tiga komponen. Yakni indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. Ketiga indeks ini ditargetkan sebesar 67,95 di tahun 2018.

"Untuk indeks kualitas udara di NTB tercapai sebesar 88 dari target sebesar 90. Sedangkan untuk tutupan lahan capaiannya sekitar 60 persen, sementara yang capaiannya masih rendah adalah kualitas air. Dari target 52, tercapai sebesar 33,"jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi NTB Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si saat jumpa pers di kantor Gubernur NTB, Selasa (17/07/18). 

Pengukuran indeks kualitas air ini dilakukan pada sejumlah sungai di NTB. Pengambilan sample mulai dari daerah hulu hingga hilir. Menurut Madani, di daerah pemukiman padat penduduk, banyak limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Akibatnya, kualitas air sungai menjadi rendah dan banyak mengandung bakteri e.coli. 

"Tahun depan kita akan intervensi. Meski pengelolaan lingkungan ini tanggung jawab kabupaten kota,"terangnya. 

Rencananya intervensi yang akan dilakukan Dinas LHK dalam meningkatkan kualitas lingkungan terutama sungai agar semakin baik adalah dengan menyediakan jamban keluarga dan membuat instalasi pengolahan air atau water treatment. 

Terdapat juga beberapa tantangan lain yang dihadapi terutama di sektor kehutanan antara lain, lahan kritis yang mencapai 578.645,97 Ha. Dimana 141. 375,54 Ha (13,19%) berada di kawasan hutan, illegal loging yang tidak mengenal waktu libur, dan sampah di sekitar kawasan hutan. 

Mengatasi hal tersebut Dinas LHK berupaya membentuk 11 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan 1 unit Taman Hutan Raya (Tahura). Dibentuk juga Balai Laboratorium Lingkungan dan untuk pengelolaan kawasan hutan konservasi dilaksanakan oleh dua Taman Nasional yakni Gunung Rinjani dan Tambora serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). 

Sementara untuk rehabilitasi hutan dan lahan kritis dilaksanakan dalam bentuk vegetatif dan sipil teknis. Melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan dilakukan melalui perhutanan sosial. Sebelumnya juga telah dilakukan MoU antara Gubernur NTB dengan Polda NTB, Danrem 162 WB, Kejaksaan Tinggi, dan 2 Taman Nasional dalam rangka menjaga kelestarian hutan. Luas kawasan hutan di NTB adalah seluas 1.071.722,83 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 449.141,35 Ha (41,91 %), hutan produksi seluas 448.946,08 Ha (41,89 %)dan hutan konservasi seluas 173.636,40 Ha (16,20 %). (Tim media).

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru