Akses Informasi Menuju Tatakelola Kehutanan

KM. Formula_ Sebagai salah satu upaya untuk mendorong konsistensi dalam penerapan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, GEMA ALAM NTB dan Jaringan Tata Kelola Kehutanan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (DISHUBKOMINFO) Lombok Timur berinisiatif untuk mendorong penerapan keterbukaan akses informasi khususnya dalam konteks tatakelola kehutanan dalam bentuk pelatihan bagi masyarakat dan media yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian pengelolaan sumber daya hutan, di Tetebatu, 26/12/2014.

Dengan menghadirkan Narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (DISHUBKOMINFO) Lombok Timur, kegiatan ini dihadiri juga oleh Indonesia Center Enviroment Law (ICEL), dan KH2 Institute.

Dalam sambutannya, Ketua Gema Alam NTB, Muhammad Juaini yang akrab disapa (Wenn) mengatakan “dari kegiatan ini diharapkan terjadinya, proses transformasi pengetahuan dan praktek uji akses informasi kepada parapihak dalam mendorong penerapan tata kelola kehutanan yang baik, serta meningkatnya keterlibatan masyarakat dan media dalam penerapan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informai publik”. Ujarnya.

Lebih jauh ia menerangkan bahwa “Kegiatan ini bertujuan memberikan pembekalan teknis kepada parapihak terkait dengan Akses Informasi dalam mendukung penerapan tata kelola kehutanan yang baik. selain itu Wenn, menambah bahwa kegiatan dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan media dalam mengoptimalisasikan penerapan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informai publik”. Imbuhnya

Saat ini, gerakan untuk perbaikan tata kelola kehutanan Indonesia masih cukup terpencar, namun harapan besar di masa yang akan datang untuk dapat menkonsolidasikan semua gerakan tersebut. Di dalam perjalanannya, kemudian terbentuklah sebuah Jaringan Tata Kelola Hutan – Indonesia (GFI Indonesia) yang merupakan sebuah koalisi kerja dari beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia, diantaranya ICEL, HuMa, Telapak, Sekala dan Forest Watch Indonesia.

Sementara itu Andi Khaerul Ichsan, mewakili Tim Governance Forest Initiative (GFI) menjelaskan bahwa "dari Jaringan Tata Kelola Hutan Indonesia kemudian berinisiatif melakukan sebuah rangkaian penilaian (assesment) terhadap kondisi pengelolaan hutan di Indonesia. Kajian ini difokuskan pada Provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat dan proses penilaian didukung oleh beberapa organisasi masyarakat sipil di daerah, Yayasan Santiri dan Gema Alam NTB, serta Yayasan JARI di Kalimantan Tengah. Tahapan penilaian didasarkan pada seperangkat indikator yang telah disusun sesuai kondisi kehutanan Indonesia. Kemudian memilih 4 (empat) aspek prioritas, yaitu Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, dan Koordinasi, untuk dipenuhi sebagai pra syarat agar terlaksananya tata kelola hutan yang baik. Indikator-indikator penilaian tersebut kemudian diarahkan untuk memetakan kondisi ke dalam beberapa isu kehutanan, seperti tenurial, perecanaan ruang/lahan, manajemen kehutanan, dan pendapatan (revenues) dari sektor kehutanan".Ungkapnya.

Lebih jauh Citra Hartati dari Indonesia Center Enviromental Law (ICEL) berharap "kajian ini diharapkan bisa memberikan sebuah penilaian yang komprehensif dan berbasis pada data yang akuntabel dan dapat diverifikasi. Secara garis besar, penilaian akan melihat kepada aspek terpenting dalam konteks “tata kelola” yang terdiri atas akses kepada informasi, akses kepada partisipasi dalam pengambilan kebijakan, akuntabilitas, dan kordinasi dalam pelaksanaan tata pemerintahan".Tegasnya.

Salah satu rekomendasi penting dalam pelaksanaan kajian tersebut, difokuskan pada upaya mendorong keterbukaan akses informasi sebagai pintu masuk penerapan prinsip tatakelola kehutanan lainnya seperti partisipasi, koordinasi dan akuntabilitas. Hal tersebut juga secara tegas diatur dalam UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengamanatkan bahwa setiap penyelengara Negara berkewajiban untuk mendukung keterbukaan informasi public sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Imbuhnya menjelaskan.

Demikian release ini dibuat, mudah-mudahan informasi yang terkadung didalamnya dapat disebarkan luaskan sebagai tambahan informasi bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, utamanya masyarakat Lombok Timur.[] - 05

 

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru