logoblog

Cari

Penanganan Kekeringan Minim Anggaran

Penanganan Kekeringan Minim Anggaran

MATARAM-Beberapa bulan terakhir, kekeringan ekstrem sudah melanda hampir seluruh daerah di NTB. Meski statusnya sudah darurat, pemprov rupanya masih saja berkutat

Lingkungan

Yuyun Erma Kutari
Oleh Yuyun Erma Kutari
22 September, 2019 11:02:55
Lingkungan
Komentar: 0
Dibaca: 1581 Kali

MATARAM-Beberapa bulan terakhir, kekeringan ekstrem sudah melanda hampir seluruh daerah di NTB.
Meski statusnya sudah darurat, pemprov rupanya masih saja berkutat pada hitung-hitungan
kemampuan keuangan daerah. Karena anggarannya sangat minim.


Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB H Zainul Islam mengatakan,
BPBD NTB memang sudah mengajukan besaran anggaran, yang mencapai Rp 20 miliar, namun sampai
saat ini belum bisa di finalisasi karena pihaknya harus mengetahui rincian, mana bagian yang harus
ditalangi pemda kabupaten dan kota, serta mana bagian untuk pemprov.


“Kan kami (pemprov) sifatnya support saja, nggak mungkin semua bagian itu kita masuk semua, jadi
masih hitung,” jelasnya, saat ditemui di Kantor Gubernur NTB.


Berdasarkan data terakhir BPBD NTB, kekeringan telah menyebar ke 302 desa atau 69 kecamatan di
sembilan kabupaten dan kota di NTB. Bila dipetakan lebih rinci, ada 185.462 Kepala Keluarga (KK) atau
674.801 warga NTB yang menderita karena dampak kekeringan berkepanjangan.


Zainul mengakui, pengajuan anggaran yang diberikan BPBD NTB merupakan hitung-hitungan secara
keseluruhan yang terdampak. Sehingga terkalkulasi jumlah kebutuhan yang mencapai Rp 20 miliar lebih
tersebut.


Namun, dirinya menyiratkan, pemprov sepertinya tidak mampu menalangi semua. Karena anggaran
belanja tidak terduga pada APBD Perubahan 2019 hanya Rp 4 miliar saja, maka akan ada penyesuaian.
“Anggaran ini untuk penyaluran air bersih saja artinya kita tangani yang jangka pendek saja dulu, kita
belum arahkan ke penanganan jangka panjang, seperti sumur bor,” jelasnya

.
Selain itu, anggaran tersebut tidak bisa memenuhi semua bahkan separuh dari jumlah kebutuhan air
warga. Bila dihitung berdasarkan jumlah KK terdampak dikali kebutuhan air bersih 20 liter per KK, maka
dibutuhkan 3,7 juta liter air bersih. Sementara kata Zainul, anggaran sebanyak Rp 4 miliar tersebut,
hanya mampu memenuhi kebutuhan air bersih sampai 13 ribu liter air saja.

 

Baca Juga :



Ditengah anggaran minim tersebut, dirinya meminta agar masing-masing pemda kabupaten dan kota
segera melakukan penyesuaian anggaran untuk penanganan kekeringan ini

“Kami akan bagi ke semua wilayah terdampak, paling nanti selain air bersih, kami support biaya
operasionalnya maka kita harus pastikan masing-masing bagian itu,” tandasnya.


Penjabat Sekda NTB H Iswandi juga mengatakan hal senada. Tidak dipungkiri, untuk penanganan
kekeringan, membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, namun ditengah kemampuan keuangan daerah
yang sangat terbatas, maka peran dari masing-masing pemda juga diperlukan.


Kepala Dinas Sosial NTB T Wismaningsih Drajadiah mengatakan, pihaknya sudah melakukan
pendistribusian air bersih ke empat kabupaten terdampak di Pulau Lombok. Begitu juga di Pulau
Sumbawa, masih ditangani oleh disos kabupaten dan kota. Sejak pendistribusian air bersih dilakukan
dari Mei hingga September, total sudah 1.365.000 liter air yang salurkan Disos NTB.


“Kami tetap salurkan air bersih sampai sekarang,” jelasnya. (yun)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan