logoblog

Cari

Perda Pengelolaan Hutan Selesaikan Tujuh Masalah

Perda Pengelolaan Hutan Selesaikan Tujuh Masalah

Untuk menjawab perusakan hutan yang cukup memprihatinkan di NTB, perlu adanya regulasi khsusus yang memberikan solusi tepat dalam penanganannya. Sehingga perambahan

Lingkungan

Suparman
Oleh Suparman
14 Maret, 2019 15:25:25
Lingkungan
Komentar: 0
Dibaca: 306 Kali

Untuk menjawab perusakan hutan yang cukup memprihatinkan di NTB, perlu adanya regulasi khsusus yang memberikan solusi tepat dalam penanganannya. Sehingga perambahan liar dengan skala besar dapat teratasi.

Terdapat tujuh masalah hutan yang dirumuskan oleh tim Panitia Khsusus (Pansus) anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTB selama proses pengkajian dan analisis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa pemerintah NTB tentang Pengelolaan Hutan.

Juru bicara Pansus II, M. Guntur Halba pada rapat paripurna dewan, Mataram (12/3) kemarin menyebut:

  1. Rusaknya kawasan hutan akibat perambahan dan penanaman tanaman semusim dengan skala besar tanpa memperhatikan konservasi tanah dan air.
  2. Masih lemahnya penegakan hukum pada pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan. 
  3. Masih lemahnya lembaga pengelolaan hutan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di kerenakan masih minimnya SDM, sarana, dan prasarana ditingkat lapangan dilihat dari kuantintas dan kualitasnya
  4. Kurang kuatnya koordinasi dan sinergitas antara lembaga di pemerintahan yang mengurus dan mengelolah hutan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota hingga desa
  5. Masih terbatasnya dukungan anggaran dalam rangka pemulihan hutan, di mana satu pihak hutan hampir melingkupi 25 persen wilayah daratan NTB, tetapi anggaran operasional untuk pengelolaan masih sangat jauh dari kondisi ideal 
  6. Belum mantapnya skema-skema pengembangan kerja sama antara pihak pemerintah daerah, kabupaten kota hingga desa dengan pihak ketiga ataupun masyarakat
  7. Lemahnya kapasitas masyarakat dalam melakukan praktek pengelolah lahan dan kawasan hutan.

Dari ketujuh masalah tersebut, lahirlah sebuah peraturan daerah tentang pengelolaan hutan yang ditetapkan bersama tiga buah perda lainnya dalam Surat Keputusan NOMOR:/KEP./DPRD/2019 Tentang Persetujuan Penetapan Empat Buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB Menjadi Perda Provinsi NTB.

 

Baca Juga :


“DPRD Provinsi NTB memutuskan menetapkan dan menyetujui empat buahu Raperda Prakarsa DPRD NTB menjadi Perda Provinsi NTB. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Mataram pada tanggal 20 Februari 2019,” ungkap Sekretaris Dewan (Sekwan), H Mahdi saat membacakan Keputusan bersama DPRD NTB pada Rapat Paripurna DPRD NTB yang dihadiri oleh Gubernur Provinsi NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua TGH. Mahally Fikri dan H.Abdul Hadi. (Man-Tim Media)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan