logoblog

Cari

Tutup Iklan

Bangun Sinergitas, Gali Potensi HHBK

Bangun Sinergitas, Gali Potensi HHBK

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda ) NTB bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB serta seluruh stakeholder terkait, menggelar rapat

Lingkungan

Lulu walmarjan
Oleh Lulu walmarjan
23 Oktober, 2018 12:39:40
Lingkungan
Komentar: 0
Dibaca: 680 Kali

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda ) NTB bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB serta seluruh stakeholder terkait, menggelar rapat koordinasi membahas sinergitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang berlangsung di kantor Bappeda NTB, Senin (22/10).

Fokus pemanfaatan HHBK selain rotan, kemiri, asam, dan aren, adalah madu. Cluster madu ini menjadi produk unggulan daerah yang rencananya akan dikembangkan sehingga memiliki nilai tambah. Madu yang akan di dorong agar memiliki nilai tambah adalah madu trigona sp.

Hal ini juga sejalan dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk meningkatkan produksi pengolahan dan pemasaran produk HHBK di pulau Lombok, juga untuk memberikan nilai tambah terhadap produk yang dijual sehingga harganya semakin layak dengan ketersediaan bahan baku yang lebih terjamin dan berkesinambungan.

Fungsional perencana madya Bappeda NTB Eko Dwi Sukmanto menyampaikan bahwa pertemuan kali ini diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi yang baik dalam meningkatkan potensi produk unggulan daerah." Kita bersama - sama membangun komitmen. Masing-masing OPD kan sudah mengetahui tugasnya," ujar pria yang akrab disapa pak Eko ini. 

Sementara, ketua WWF NTB Syafrudin Syafi'i mengatakan, sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 lalu, WWF terus mendorong pemerintah secara bersama- sama agar bersepakat membagi peran dan fungsinya untuk mendukung kegiatan yang menghasilkan satu terobosan dalam pemanfaatan dan pengelolaan HHBK di NTB."Saat ini sudah ada 7 OPD yang bersepakat membagi peran dan fungsinya," tuturnya.

 

Baca Juga :


Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan peran masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar hutan. Selain bisa mengurangi angka kemiskinan juga bisa memberdayakan masyarakat." Sekitar 40 persen masyarakat miskin berada di kawasan hutan, jadi harus ada strategi bagaimana agar komoditi yang akan kita kembangkan tersebut bisa memberi nilai tambah dan memberdayakan masyarakat disana,"jelas Syafrudin. 

Dari pertemuan HHBK tersebut diharapkan bisa terjalin sinergitas antara semua instansi terkait seperti Bappeda NTB, Dinas LHK, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, dan Dinas Kominfotik NTB, utamanya dalam peningkatan produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing di pasaran. (Luk-tim media).



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan