logoblog

Cari

Tutup Iklan

Dinas LHK NTB Kelola 53 Porsen Kawasan Hutan

Dinas LHK NTB Kelola 53 Porsen Kawasan Hutan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbentuk pada Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Lingkungan

EDY IRFAN
Oleh EDY IRFAN
27 November, 2017 11:50:06
Lingkungan
Komentar: 0
Dibaca: 3347 Kali

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbentuk pada Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dinas ini merupakan gabungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB. Saat ini, Dinas LHK NTB terdiri dari 1 Sekretariat, 2 Bidang yang menangani LH, 3 Bidang yang menangani Kehutanan, 12 UPTD yang mengelola kawasan hutan dan 1 unit UPTD Laboratorium Lingkungan.

Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Dinas LHK NTB,  Ir. Madani Mukaram, B.Sc.F di panggung Inspiratif Expo Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Provinsi NTB

“Jadi Dinas LHK NTB memiliki beban tanggungjawab yang sangat besar untuk menjaga dan memastikan pengelolaan kawasan dan lingkungan hidup secara bijak, lestari dan berkelanjutan,” katanya

Dinas LHK NTB bersama dengan UPT Kementerian LHK di NTB mengelola sekitar 1.071.722,83 Ha kawasan hutan yang setara dengan lebih dari 53 % luas daratan NTB. Kawasan hutan yang dikelola tersebut terdiri dari Hutan Lindung sekitar 449.141,35 Ha, Hutan Produksi sekitar 448.945,08 Ha dan Hutan Konservasi sekitar 173.636,40.

Pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak dilaksanakan oleh 11 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan, 1 unit Taman Hutan Raya, 2 unit Taman Nasional yaitu Gunung Rinjani dan Gunung Tambora serta puluhan kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

 

Baca Juga :


“Bahkan pada Tahun 2017, Dinas LHK NTB mendorong terbentuknya UPTD Baru yaitu UPTD Pengelolaan Sampah Regional sebagai salah satu upaya mengintensifkan pengelolaan sampah, khususnya di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat,” ujar Madani Mukaram.

Di NTB sendiri, pengelolaan hutan di dukung oleh beberapa UPT Kementerian yaitu Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Tambora, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Dodokan Moyosari, Bada Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu serta Unit Instansi Penegakan Hukum Kementerian LHK.

Selain itu, di bidang Lingkungan Hidup Dinas LHK juga menangani pelayanan pengajuan Rekomendasi Kelayakan Usaha, Validasi KLHS; Penilaian, penyelenggaran, pembinaan dan pengawasan teknis AMDAL, Binwasdal pencemaran dan kerusakan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Secara intensif, Dinas LHK NTB juga melakukan penegakan hukum atas berbagai pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.  [  ]



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan