logoblog

Cari

Tutup Iklan

Asessesment Kehutanan

Asessesment Kehutanan

KM. Cankon. Bcmp GA. UUD no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public yang mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk

Lingkungan

Asessesment Kehutanan

Asessesment Kehutanan

KM. Cankon
Oleh KM. Cankon
24 Desember, 2014 08:15:23
Lingkungan
Komentar: 0
Dibaca: 1805 Kali

KM. Cankon. Bcmp GA. UUD no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public yang mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk mendukung keterbukaan informasi public sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

Sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel terutama mengenai hutan, dari  jaringan tatakelola kehutanan  Goveranance Forest Initiatives Indonesia {GFI} yang merupakan sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi [DISHUBKOMINFO] mendorong penerapan keterbukaan akses informasi dalam konteks tatakelola kehutanan.

Dalam kerja sama ini, akan melakukan beberapa rangkaian kegiatan penilaian [asessment] terhadap kondisi pengelolaan hutan. Kajian tersebut difokuskan pada Provinsi Kalimantan Tengah dan  Nusa Tenggara Barat dan proses penilaian dudukung oleh beberapa organisai masyarakat sipil daerah seperti, Yayasan Santiri dan Gema Alam NTB, serta Yayasan Jari di Kalimantan Tengah.

Penilaian [asessment] didasarkan pada seperangkat indicator yang telah disusun sesuai kondisi kehutanan Indonesia. Ada 4 empat aspek indicator prioritas dalam penilaian tersebut yaitu, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi, untuk dipenuhi sebagai pra syarat agar terlaksananya tata kelola hutan yang baik.

Baca Juga :


Indicator-indikator penilaian ini kemudian diarahkan untuk memetakan kondisi kedalam beberapa isu kehutanan, seperti tenurial, perencanaan ruang/lahan, manajmen kehutanan, dan pendapatan revenues dari sector kehutanan.  

Kajian ini berharap bisa memberikan sebuah penilaian yang komperhensif dan berbasis pada data yang akuntabel dan dapat diverifikasi. Secara garis besar, penilaian akan melihat kepada aspek terpenting dalam konteks “tata kelola” yang terdiri dari 1. Akses kepada informasi, 2. Akses kepada partisipasi dalam pengambilan kebijakan, 3. Akuntabilitas, dan 4. Koordinasi dalam pelaksanaan tata pemerintahan. [] - 05



 
KM. Cankon

KM. Cankon

Nama: Rizalman Zuhdi Ttl : Kelayu, 16 September 1986 Pekerjaan : Mengembara Alamat : Kelayu Selatan Kelurahan Selong Kb. Lotim No Hp : 085237011099

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008 - 2017 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan